TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN DAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat, bila mereka berdiri sendiri niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajarai tentang tata keuangan suatu negara. Sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan.

Hubungan antara ekonomi dan politik bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sejarahnya, perkembangannya dan lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang erat antara ekonomi dan politik. Hubungan tersebut antara lain :

1.    Aspek sejarah

2.    Kolaborasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik

3.    Pencapaian tujuan suatu negara

4.    Kerjasama antar ahli (sarjana) di masing-masing bidang

5.    Analisa pembangunan nasional.

6.    Kondisi suatu negara

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Sistem politik Indonesia terdiri dari tiga lembaga:

• Eksekutif
• Legislatif
• Yudikatif

Lembaga Eksekutif di Indonesia

Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.  

Lembaga Legislatif di Indonesia

Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPR memiliki tugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja lima tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. 

DPD menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud, dengan demikian keberadaanya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih empat calon anggota DPD (yang akan bekerja di pemerintahanan selama lima tahun) dari non-partai. 

Lembaga Yudikatif di Indonesia

Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding dan MA juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Tahun 2003 sebuah Mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK memonitor keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen (MPR) dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama dan pengadilan militer.

Sebuah Komisi Yudisial mengawasi pemeliharaan jabatan, martabat dan perilaku hakim-hakim Indonesia.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA 

1. ORDE LAMA

Orde lama berlangsung pada masa kepemimpinan Bapak Proklamator yaitu Bapak Soekarno. Orde lama berlangsung sejak 1945 sampai 1966. Pada masa orde lama Indonesia masih sangat muda dan belum maksimal untuk mengeluarkan segala potensi ekonominya.

Orde lama terbagi menjadi 3 masa, yaitu :

1. Masa perang kemerdekaan ( 1945 – 1949 )
2. Masa demokrasi Parlementer (1949 – 1959 )
3. Masa demokrasi terpimpin ( 1959 – 1966 )

Pada masa awal kemerdekaan yaitu masa perang kemerdekaan, Indonesia banyak menggunakan taktik militer bumi hangus yang pada akhirnya berdampak tidak baik pada ekonomi serta adanya blokade ekonomi dari Belanda menyebabkan Indonesia tidak bisa ekspor maupun import dari dan ke luar negeri, bahkan saat itu ada kondisi kas negara kosong. Yaitu kondisi dimana Indonesia tidak memiliki pendapatan sehingga kas negara menjadi kosong.

Era orde lama runtuh ditandai dengan munculnya supersemar (Surat perintah sebelas maret) yang berisi pemindahan kekuasaan dari Bapak Soekarno ke Bapak Seharto, tanpa diketahui asli atau tidaknya surat tersebut.

2. ORDE BARU

Orde Baru muncul ditandai dengan pindahnya kekuasaan dari tangan Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto pada tahun 1996 dengan terbitnya surat perintah sebelas maret (Supersemar). Orde baru berkuasa sejak 1966-1998. Pada masa awal orde baru, kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang buruk. Adanya gerakan G 30 S PKI dan kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan inflasi melonjak hingga 650 persen.

Orde baru saat itu hadir dan menciptakan ke stabilan politik yang secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat. Indonesia mulai membuka diri kepada pihak Barat dengan menerima bantuan dari IMF dan bank Dunia Lainnya, masuk kembali ke PBB, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan menjauhi ideologi komunis.

Indonesia pun mulai membangun ekonomi setelah mendapat bantuan ekonomi dari konsorsium negara-negara barat. Salah satu program kebijakan ekonomi Indonesia yang berhasil pada saat itu adalah program repelita. Repelita atau disingkat Rencana pembangunan Lima tahun adalah rencana pembangunan lima tahun dengan target-target tertentu. Repelita dibuat dari Repelita tahap I hingga Repelita IV.

Masa orde baru terbilang sukses meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada awal-awal masa orde baru dengan program repelitanya, ekonomi Indonesia tumbuh secara stabil dengan rata-rata pertumbuhan 2,5 persen dan pada program repelita berikutnya Repelita II – Repelita IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 % – 10 % pertahun hingga awal 1990-an.

Namun pada dekade 1990-an hingga krisis pada 1998, perekonomian Indonesia mulai menunjukan ketidakwajaran. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, namun disebabkan karena faktor konsumsi sedangkan barang untuk pemenuhan kebutuhan menurun sehingga terjadilah overheating ekonomi. Overheating ekonomi diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi global yang bedampak pada devaluasi mata uang bath, namun tidak sesuai perkiraan ternyata hal itu berdampak besar bagi ekonomi Indonesia sehingga menyebabkan krisis ekonomi melanda Indonesia yang puncaknya pada 1998. Bahkan menyebabkan demo besar-besaran, penjarahan, pembakaran, dan pada akhirnya menyebabkan pemimpin Indonesia kala itu, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa itu menandai berakhirnya era orde baru dibawah pimpinan Bapak Soeharto.

3. REFORMASI

Era reformasi ditandai runtuhnya masa orde baru, era reformasi yaitu sejak orde baru runtuh pada 1998 hingga sekarang. Pada awal masa reformasi, Indonesia kala itu dipimpin oleh Bapak BJ Habibi. Walaupun kepemimpinannya yang singkat, namun dibawah kepemimpinan beliau Indonesia mampu keluar dari krisis dengan bantuan lembaga bank dunia (IMF dan lembaga perbankan lain) serta melakukan perombakan dalam regulasi perbankan dan melakukan merger 16 Bank yang bermasalah kala itu. Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan data, salah satu penyebab krisis pada orde baru adalah masalah regulasi bank dan Bank berjalan tidak efisien.

Selain itu, pada era reformasi berbagai langkah ditempuh untuk meningkatkan eifisensi ekonomi Indonesia untuk mengtasi krisis. Contoh nya :

1. Membuat undang-undang tentang kepailitan yang memberikan kepastian hukum pada pihak debitur dan kreditur.
2. Menetapan mekanisme penyelesaian hutang swasta
3. Penutupan dan pengalihan Bank yang tidak sehat dan melanggar ketentuan
4. Menetapkan Bank Indonesia menjadi bank yang independen
5. Bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun good corporate governance

III. PERBANDINGAN PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

Sebagai data perbandingan ekonomi indonesia, saya menggunakan data PDB Indonesia baik sektor jasa, industri, maupun pertanian, data pertumbuhan ekonomi indonesia (%PDB/tahunan), dan data inflasi Indonesia (% PDB/tahunan).

Bagan 1 Data Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan PDB Sektor industri, pertanian, dan jasa Indonesia sejak 1960 – 2014

ORDE LAMA

Kondisi ekonomi Indonesia pada era Orde Lama atau era Bapak Soekarno ( 1945 – 1966 ) kurang stabil. Karena kondisi politik Indonesia saat itu yang juga kurang stabil. Secara politik pada era orde lama Indonesia lebih cendernung kearah sosialis atau komunis dan anti barat.

Dapat kita lihat dalam statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1960 – 1966 pertumbuhan ekonomi rata-rata dibawah 5%. Bahkan sampai -2,3 pada tahun 1963. Hal ini bisa jadi dikarenakan kondisi politik saat itu yang sedang konfrontasi dengan Malaysia serta adanya pemberontakan Papua Barat dan pembangunan proyek-proyek mercusuar, dan adanya penggunaan mata uang yang berbeda yaitu di Riau dan Papua sehingga terjadi defisit anggaran yang sangat parah.

Untuk menutupi defisit anggaran pemerintah melakukan money creation yaitu mencetak uang sebanyak-banyaknya sehingga mengakibatkan hiperinflasi. Dapat kita lihat pada tabel inflasi diatas. Pada tahun 1960 – 1966 terjadi inflasi yang sangat parah (Hiperinflasi) . Bahkan inflasi menyentuh angka 1195% pada tahun 1966 yang menyebabkan harga-harga pada waktu itu naik sampai 11 x dari harga normal. Padahal, angkan kenaikan inflasi yang baik adalah kurang dari 11% tahun.

Selain itu, dapat kita lihat pada statistik PDB Indonesia. Indonesia terlalu bergantung pada sektor pertanian sedangkan pada sektor Industri, menyumbang presentase yang sangat sedikit dari PDB.

Tahun 1966 juga menjadi akhir dari Orde Lama dengan keluarnya surat perintah sebelas maret yang membuat kekuasaan berpindah dari Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto, dan juga menjadi awal dari Orde Baru.

ORDE BARU

Orde baru yang identik dengan Bapak Soeharto atau biasa disebut juga Bapak Pembangunan Indonesia (1966 – 1998) ekonomi Indonesia lebih stabil dibandingkan Orde Lama. Pada awal-awal terbentuk tahun (1966 – 1970), pada tabel inflasi pemerintah berhasil menurunkan inflasi dari 1195% pada 1966 menjadi 13,6% pada 1970. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pun meingkat pesat rata-rata diatas 5% bahkan hingga 12% pada 1968.

Hal ini dikarenakan pemerintah berhasil menciptakan kondisi politik yang stabil dengan bergabung kembali ke PBB, merubah haluan politik dari sebelumnya lebih kepada sosialis dan anti Barat menjadi pro barat, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan menyatukan bangsa sehingga meredam pemberontakan-pemberontakan diberbagai daerah. Indonesia juga mendapat bantuan dana dari lembaga perbankan dunia seperti IMF, ADB dan sebagainya.

Pada tahun 1970 – dekade 1990-an, ekonomi Indonesia berkembang rata-rata 5% – 10%. Hal ini disebabkan karena berhasilnya program pemerintah kala itu seperti Repelita (Rencana pembangunan Lima Tahun ) dan juga karena harga minyak dunia yang naik, dimana pada saat itu Indonesia merupakan salah satu negara peng-ekspor minyak.

Dari sisi inflasi, dapat kita lihat pada table. Inflasi Indonesia bias dibilang stabil yaitu pada kisaran 2 – 50 % pertahun. Pada table PDB dapat kita lihat, Indonesia yang pada era orde lama sangat bergantung pada sector pertanian, selama orde baru perlahan-lahan sector pertanian menurun, sebaliknya pada sector industry meningkat. Ini menunjukan bahwa Indonesia yang bergantung pada sector agraris, kini mulai bangkit untuk meninggalkan ketergantungan dan berubah menjadi negara industry.

Pada 1990 – 1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil yaitu diatas 5 – 10 % namun tanpa disadari ini merupakan tanda dari overheating ekonomi . Overheating ekonomi adalah kondisi dimana kapasitas ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dengan kata lain tingkat konsumsi (Sisi demand atau penawaran) lebih besar daripada kammampuan menghasilkan Jumlah barang/jasa (sisi supply atau penawaran).

Puncaknya pada 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, bahkan social. Dapat kita lihat pada table bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -13 persen dan inflasi mencapai 75%. Saat itu perekonomian Indonesia diperkirakan akan hancur dan membuat presiden Indonesia kala itu Bapak Soeharto mundur dari jabatannya. Kemunduran Bapak Soeharto juga menjadi pertanda berakhirnya orde baru dan digantikan oleh era reformasi.

REFORMASI

Pada awal era reformasi, seperti yang kita tahu era reformasi diawali dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Yang menyebabkan Bapak Soeharto mundur dan diganti oleh Bapak BJ Habibie sembari menunggu Pemilu 1999.

Dapat kita lihat pada tabel dibawah pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -13%. Namun, perlahan tapi pasti ekonomi Indonesia semakin menunjukan pemulihan. Pada tahun 1999 ekonomi Indonesia naik menjadi 0,7%, jauh dari angka sebelumnya -13%. Ini sebenarnya belum maksimal dikarenakan investor masih belum percaya kepada ekonomi Indonesia kala itu, ditambhak krisis politik Timor Timur pada 1999 yang menyebabkan terlepasnya Timor Timur Indonesia.

Untuk inflasi, dapat kita lihat pada tabel dibawah . Inflasi Indonesia yang sebelumnya menembus angka 75%, akibat dari depresiasi mata uang dan krisis ekonomi mampu ditekan hingga menjadi 14% pada 1999.

Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari bantuan keuangan oleh lembaga perbankan dunia seperti IMF yang nilanya mencapai 40 Milliar $ AS dalam sehari sehingga mampu membantu Indonesia untuk mengatasi krisis. Walau demikian, Indonesia pun harus menandatangani perjanjian kurang lebih 50 Perjanjian. Dapat kita lihat pada tabel hutang pemerintah pusat diatas. Pada 1998 hutang indonesia mencapai 70% dari total PDB.

Kemudian ekonomi mulai stabil pada tahun 2000an. Bahkan sejak 2000 – 2014 ekonomi Indonesia stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%.

Dari sisi inflasi, inflasi paling tinggi hanya pada tahun 2000 yang mencapai 20%. Dan kembali tinggi pada 2005, 2008, dan 2010 yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Namun pada tahun 2012 hingga 2015 inflasi stabil bahkan dibawah 11%.

Dari sisi konstribusi PDB sektor pertanian, industri, dan jasa pun Industri dan jasa masih mendominasi. Dapat kita lihat pada tabel diatas. Bisa dibilang ekonomi Indonesia setelah krisis yaitu sejak 2000 – 2014 stabil. Dan pemerintah mampu mengatasi krisis dan menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Bahkan Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yaitu pada 2004 dengan sukses yang secara tidak langsung membuktikan kepada para investor bahwa Indonesia masih merupakan negara yang aman dalam hal ekonomi maupun politik. Walaupun hutang pemerintah Indonesia meningkat.

Referensi :

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/hubungan-ekonomi-dan-politik

http://sekolahekonomi.com/ekonomi/perbandingan-ekonomi-era-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi-statistik/
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/hubungan-ekonomi-dan-politik
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html
http://www.zonanesia.net/2014/11/sistem-ekonomi-indonesia-saat-ini.html