NAMA : STEFFY APRIYANTI
NPM : 2B217164
KELAS : 1EB06
PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Permasalahan ekonomi merupakan sebuah hal yang penting yang dapat
menentukan bahwa negara tersebut sudah maju atau tidak. Jika sebuah negara bisa
memperkecil permasalahan ekonomi yang ada dinegaranya, maka negara tersebut
akan menjadi negara yang makmur dan maju. Di Indonesia masih banyak sekali
permasalahan ekonomi yang terjadi. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia masih
sulit untuk berkembang dan makmur. Berikut ini beberapa permasalahan ekonomi
yang terjadi di Indonesia :
1. PENGANGGURAN
Masalah pengangguran merupakan masalah terpenting di Indonesia. Pengangguran
dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran
disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan
kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat
terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
Hal yang menjadi dasar tingginya angka pengangguran disebabkan kurangnya
tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki masyarakat Indonesia sehingga
kurang dapat bersaing dengan tenaga ahli Asing yang secara rata-rata memiliki
skill lebih tinggi. Di era Globalisasi saat ini, disaat perkembangan
terknologi sangat pesat, perusahaan besar lebih banyak memilih menggunakan
tenaga ahli asing daripada tenaga ahli Indonesia, dikarenakan dalam bekerja,
tenaga ahli asing biasanya lebih profesional dalam bekerja, walau dengan
konsekuensi perusahaan harus rela membayar mahal untuk tenaga ahli asing
tersebut. Salah satu faktor ini pula yang menyebabkan angka pengangguran di
Indonesia semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran antara
lain :
1. Pemerintah
memberikan pelatihan gratis dalam bentuk penambahan skill untuk masyarakat, baik
dalam keahlian di bidang teknologi dan keahlian dalam bidang wirausaha.
2. Pemerintah harus menstabilkan
perekonomian di Indonesia, sehingga semakin banyak inventor yang mau menaruh
saham di perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat memperkuat modal
perusahaan yang ada di Indonesia sehingga perusahaan mampu menyerap tenaga
kerja lebih banyak.
3. Pemerintah memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat dengan sistem
kredit yang mudah dan bunga yang lebih rendah. Agar dapat meningkatkan jumlah
wirausaha baru yang sering terkendala masalah modal.
4. Lembaga pemerintah maupun BUMN
dapat membuka lowongan pekerjaan baru, untuk mengurangi tingkat pengangguran
dan dengan memperhatikan kebutuhan divisi terkait dan disesuaikan dengan skill
yang dibutuhkan.
5. Memperbanyak pemberian beasiswa
kepada siswa yang berprestasi dan kurang mampu di berbagai jenjang pendidikan.
Agar siswa yang berprestasi tapi kurang mampu dalam segi ekonomi, juga dapat
mendapatkan pendidikan yang sama dan layak seperti siswa laiinnya dan dapat
bersaing dengan siswa lainnya yang mampu secara ekonomi.
2. KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan
masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang
kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara
layak sehingga taraf hidupnya menurun.
Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin tahun terus mengalami
peningkatan. Kemiskinan terjadi karena banyaknya pengangguran, rendahnya
pendidikan yang dimiliki, kurangnya perhatian pemerintah. Berdasarkan data BPS,
untuk bulan September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58
Juta Orang dengan persentase 10,12% dari jumlah penduduk di Indonesia. Memang
jika dibandingkan data BPS di bulan Maret 2017, dengan jumlah penduduk miskin
27,77 Juta Orang dengan persentase 10,64% dari jumlah penduduk Indonesia, angka
penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Akan tetapi pemerintah harus
terus berupaya agar terjadi pemerataan di masyarakat agar seluruh masyarakat
Indonesia dapat hidup sejahtera dan terbebas dari kemiskinan.
Berikut ini beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia :
1.Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
Fokus program ini
bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi
kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
Program yang
berkaitan dengan fokus ini seperti :
1. Penyediaan cadangan beras pemerintah 1
juta ton.
2. Stabilisasi/kepastian harga komoditas
primer
2. Pemberian Bantuan Langsung Non Tunai (BLNT) atau subsidi pemerintah yang tepat
sasaran
Program Bantuan Langsung Non Tunai yang merupakan
kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program
konversi bahan bakar gas untuk masyarakat miskin. Dulu pemerintah memberikan
Bantuan Langsung Tunai, namun karena dikhawatirnya tidak mendidik dan tidak
dipergunakan secara bijak,maka pemerintah merubahnya menjadi bantuan Langsung
Non Tunai yaitu dengan memberikan kartu yang berisi uang elektronik atau
e-money yang dulu hanya bisa untuk membeli beras, tapi sekarang juga bisa untuk
membeli telur dan minyak goreng. Tapi tidak bisa digunakan untuk mmebeli yang
lainnya untuk menghindari penyalahgunaan Bantuan tersebut.
3. Memberikan pendidikan gratis bagi
masayarakat miskin pada jenjang
pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah
Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sampai dengan Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
4. Memberikan Pelayanan kesehatan
rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Klinik maupun rumah sakit.
5. Penetapan UMR yang dilakukan
pemerintah untuk memberikan standar minimal kepada masyarakat sesuai dengan
tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia agar tidak meningkatkan angka
kemiskinan.
3.
INFLASI
Inflasi
atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah negara
sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas normal,
berlangsung singkat dan masih dapat terkendalikan oleh pemerintah. Inflasi ini
dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan
tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas
ekonomi.
Berdasarkan
data Bank Indonesia untuk bulan Maret 2018, tingkat inflasi di Indonesia
mencapai 3,4%, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan data tingkat
inflasi pada bulan Februari 2018 yaitu sebesar 3,18%. Dengan semakin tingginya
tingkat inflasi akan berdampak besar terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok
dan harga kebutuhan lainnya. Dengan adanya kenaikan harga bahan kebutuhan, maka
harga energi dunia juga akan mengalami kenaikan yang tentu saja hal ini akan
menurunkan daya beli masyarakat.
Berikut ini beberapa solusi yang dapat dilakukan
pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi :
a. Kebijakan
Moneter
1. Kebijakan Pasar
Terbuka
Kebijakan
Pasar Terbuka, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang
beredar dengan cara menjual SBI (Surat Bank Indonesia). Dengan menjual SBI,
Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat. Dengan demikian, jumlah uang
yang beredar dapat dikurangi.
2. Kebijakan diskonto
kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi
jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan
suku bunga, diharapkan masyarakat akan menabung di bank lebih banyak. Dengan
demikian, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
3. Kebijakan Cadangan Kas
Yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi
jumlah uang beredar dengan cara menaikkan cadangan kas minimum. Sehingga, bank
umum harus menahan uang lebih banyak di bank sebagai cadangan. Dengan demikian,
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
4.
Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan kredit
selektif adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar
dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Syarat pemberian yang
ketat akan mengurangi jumlah pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Dengan
demikian, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
5.
Sanering
Sanering yaitu kebijakan Bank Sentral
memotong nilai mata uang dalam negeri jika negara sudah mengalami hiperinflasi
(inflasi di atas 100%). Dengan memotong nilai mata uang maka nilai uang yang
beredar dapat dikurangi.
6. Menarik atau
memusnahkan uang lama
Yaitu kebijakan Bank Sentral mengurangi
jumlah uang yang beredar dengan cara menarik atau memusnahkan uang lama seperti
uang logam Rp5,00; Rp10,00 dan Rp25,00 serta uang kertas Rp100,00.
7. Membatasi pencetakan
uang baru.
Untuk mengatasi inflasi pemerintah harus
membatasi pencetakan uang baru, agar jumlah uang yang beredar tidak semakin
bertambah.
b. Kebijakan Fiskal
1. Mengatur
penerimaan dan pengeluaran pemerintah
sehingga pengeluaran keseluruhan dalam
perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar
anggaran tidak defisit.
2. Meningkatkan tarif pajak
Dengan menaikkan pajak,
konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk
membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat
berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan
tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya
berkurang.
c. Kebijakan Non Moneter
Kebijakan non moneter adalah kebijakan
yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang
beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.
Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrumen berikut:
1. Mendorong agar
pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi
disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah
uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau
memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
2. Menekan tingkat upah.
Tidak lain merupakan upaya menstabilkan
upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan
yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada
akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan
dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
3. Pemerintah melakukan
pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
4. Pemerintah melakukan distribusi
secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi
kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga
tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan
berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan
menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang
harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui
Bulog atau KUD.
5. Mempermudah masuknya barang impor.
Dengan masuknya barang impor, jumlah
barang yang masuk ke dalam negeri menjadi lebih banyak dan diharapkan mampu
mengimbangi jumlah uang yang beredar. Untuk mempermudah masuknya barang impor
dapat melalui penurunan bea masuk impor dan sehingga impor barang cenderung meningkat.
Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
4.
KORUPSI
Korupsi diakibatkan karena desakan ekonomi yang
disebabkan gaya hidup yang mewah dan tuntutan keluarga. Korupsi ini tidak hanya
terjadi di pemerintahan pusat, namun dalam pemerintah yang paling kecilpun
terjadi. Penegakan hukum untuk para koruptor yang masih kurang tegas menjadikan
sebuah alasan untuk para koruptor baru melakukan korupsi.
Korupsi sangat merugikan rakyat, hal ini
dikarenakan dana-dana yang seharusnya disalurkan untuk tahap pembangunan
ekonomi rakyat, dan untuk mengingkatkan kesejahteraan rakyat, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi merupakan salah satu
permasalahan besar di Indonesia yang sampai saat ini masih sangat tinggi
jumlahnya, walaupun Pemerintah sudah membuat lembaga independen seperti KPK
untuk memberantas korupsi di Indonesia, akan tetapi ternyata jumlah kasus
korupsi di Indonesia masih cukup tinggi.
Berikut ini beberapa solusi yang dapat
dilakukan dalam memeberantas korupsi:
1. Memperbaiki
pemikiran diri dan memperkuat keimanan dan kesadaran untuk tidak melakukan
perbuatan korupsi.
2. Menanamkan
generasi muda yang anti korupsi dan menanamkan jiwa nasionalisme.
3. Penegakan
hukum yang lebih tegas dengan hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera.
4. Penetapan sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja
dengan sebaik-baiknya. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang
mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
Hal ini dilakukan pemerintah untuk meminimalisir angka korupsi di lembaga
pemerintahan. Karena selama ini PNS dirasakan mendapatkan gaji yang lebih kecil
dibandingkan karyawan swasta.
5. Adanya sistem
penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem
“ascription”.
5.
DISTRIBUSI
Distribusi adalah penyaluran barang dari pihak
produsen ke pihak konsumen. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan
jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang
diperlukan. Akan tetapi distribusi yang dilakukan pihak produsen tidak diimbangi
dengan tingkat penghasilan konsumen di Indonesia.
Kendala yang dihadapi perusahaan dalam mendistribusikan
produknya datang dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal
kendala dapat berasal dari kebijakan yang dikeluarkan perusahaan menyangkut
distribusi dan pelayanan, serta sarana-prasarana penunjang dalam distribusi.
Sedangkan dari sisi eksternal, kendala dapat berasal dari cara pendistribusian
dan lama penyaluran barang ke tempat yang dituju. Semakin lama dan semakin sulit jalur distribusi suatu
barang sampai ke tangan konsumen maka nilai jual suatu barang akan semakin
tinggi. Sebagai contoh,harga minyak di Jakarta dengan beberapa daerah terpencil
seperti Papua, akan memiliki perbandingan harga yang sangat tinggi. Harga BBM
jenis premium di Jakarta Rp. 6.450 per liter sementara harga BBM jenis sama di
Papua bisa mencapai Rp.30.000-100.000 per liter. Hal ini tentu membuat harga
barang-barang kebutuhan lainnya di daerah terpencil tersebut akan mahal juga.
Berikut ini solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk
memaksimalkan distribusi barang untuk sampai kemasayarakat :
1.
Memperbaiki
infrastruktur suatu Negara hingga ke pelosok daerah
Apabila semua daerah di
Indonesia sudah memiliki infrastruktur yang baik, maka jalur distribusi akan
semakin cepat dan menghemat biaya produsen dalam menyalurkan barang ke
konsumen. Hal ini tentunya akan menciptakan pemerataan ekonomi dapat dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.
2.
Pemerintah menetapkan
harga nasional suatu barang kebutuhan pokok dan melakukan pengawasan terhadap
harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
Hal ini untuk pemerataan harga di tiap
daerah, sehingga semua rakyat dapat memiliki daya beli yang sama.
3.
Pemberian subsidi
penjualan
Subsidi penjualan biasanya diberikan kepada
perusahaan yang menghasilkan kebutuhan pokok atau kepada perusahaan yang sedang
berkembang sehingga dapat menekan biaya produksi. Sehingga perusahaan dapat
menjual harga barang sesuai dengan harga pasar yang di sarankan pemerintah.
4.
Memberikan
penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat agar dapat membudidayakan daerahnya untuk dapat menghasilkan
kebutuhan pokok di daerahnya sendiri tanpa harus menunggu distribusi barang
dari luar daerah.
5.
Melarang penimbunan
barang oleh produsen untuk kepentingan pribadi dan menindak tegas apabila
terjadi pelanggaran tersebut.
6.
TRANSMIGRASI YANG TIDAK MERATA
Pemerataan
perekonomian yang belum merata di Indonesia menyebabkan hanya kota-kota besar
saja yang dapat berkembang dalam segi ekonomi, salah satunya yaitu Pulau Jawa. Faktor
infrakstruktur di pulau Jawa yang lebih baik, terlebih lagi di Jakarta, membuat
investor dan pengusaha lebih tertarik membangun bisnisnya di kota besar seperti
di Jakarta, karena memberikan akses yang lebih mudah dalam bebagai hal dan
tentunya membuat bisnisnya akan lebih berkembang pesat jika didirikan di
Jakarta. Hal inilah yang membuat transmigrasi yang tidak merata di Indonesia.
Transmigrasi besar-besaran yang dilakukan
oleh masyarakat menjadikan sebuah permasalahan yang rumit. Tujuan transmigrasi
yang dilakukan masyarakat adalah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik,
tetapi malah sebaliknya. Transmigrasi ini menambah kepadatan penduduk dikota
dan malah meningkatkan tingat pengangguran di Jakarta dan gelandangan semakin
banyak.
Solusi yang dapat dilakukan adalah mencegah
transmigrasi yang tidak merata yaitu :
1. Melakukan penyuluhan terhadap
masyarakat tentang dampak transmigrasi.
2. Menyediakan
lapangan pekerjaan yang mewadai didaerah desa.
3. Memperbaiki
infrastruktur di daerah secara merata, karena dengan infrastrukur yang baik dan mendukung dalam kemajuan bisnis, maka para investor akan berani untuk membangun
bisnis di daerah tersebut.
4. Pemerintah memberikan pelatihan khusus dengan skill kepada masyarakat
daerah disertai dengan perkembangan teknologi saat ini agar dapat membangun
wirausaha dan bisnis di daerahnya sendiri tanpa harus ke kota besar seperti
Jakarta.
5. Pemerintah menggerakkan perekonomian masing-masing daerah dan menggali
potensi yang ada di masing-masing daerah, sehingga masyarakat dapat memenuhi
kebutuhannya di daerahnya sendiri tanpa harus bertransmigrasi ke kota besar.
7.PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BELUM MAKSIMAL
Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah.
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan Sumber Daya Alam yang
berlimpah, baik daratan yang subur dan lautan yang kaya.
Namun
sumber daya alam tersebut masih belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh
pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tetapi, sumber daya alam yang kita miliki
dimanfaatkan oleh pihak luar (International) dengan peralatan yang canggih. Dan
Indonesia hanya mendapatkan 1% dari pajak dari kegiatan tersebut. Contohnya:
PT. Freepot.
Solusi
yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain:
1. Memanfaatkan SDA
yang terdekat dengan lingkungan kita dengan maksimal.
2. Melakukan kerja
sama dengan pihak luar, baik hanya untuk hal yang kecil sekalipun.
3. Memaksimalkan SDA
yang ada dengan teknologi yang ramah lingkungan.
4. Pemerintah
memberikan pelatihan skill kepada masyarakat lokal agar dapat mengelola SDA secara
mandiri tanpa campur tangan pihak asing.
5. Menciptakan inovasi
dalam pengelolaan SDA agar dapat menghasilkan barang yang lebih inovatif.
Referensi :
